Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UP) IPB University didampingi oleh Kantor Manajemen Risiko secara intensif melakukan kajian mendalam terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara proaktif dan merumuskan langkah-langkah penguatan di setiap tahapan proses pengadaan, demi memastikan setiap rupiah anggaran universitas digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Unit Pengadaan IPB, Bapak Setiawan, S.E., M.M. menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam seluruh aktivitas pengadaan di lingkungan IPB. “Unit Pengadaan adalah garda terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tegasnya. “Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah komitmen mendalam untuk membangun sistem pengadaan yang profesional, transparan, dan terhindar dari potensi risiko hukum maupun reputasi.”

FGD ini menghasilkan pemetaan risiko yang komprehensif yang dituangkan dalam risk register. Beberapa area strategis yang menjadi fokus perbaikan dan penguatan antara lain adalah menyusun strategi untuk memitigasi risiko keterlambatan dalam setiap fase, mulai dari kelengkapan dokumen dari unit kerja (user) dan vendor, proses evaluasi, negosiasi kontrak, hingga pembayaran, demi menjaga kelancaran proyek dan reputasi institusi.

Meningkatkan program sosialisasi dan pendampingan bagi unit kerja di seluruh IPB juga perlu dilakukan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai peraturan PBJ. Hal ini penting untuk mencegah potensi intervensi dan memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip pengadaan yang adil dan terbuka.

Mengkaji dan memperkuat sistem informasi pengadaan elektronik (e-procurement), termasuk untuk proses non-tender, guna menjamin seluruh transaksi berjalan lancar, aman, transparan, dan dapat diakses dengan mudah. Secara proaktif mengidentifikasi celah yang berpotensi menimbulkan temuan oleh auditor maupun aparat penegak hukum, serta menyusun langkah-langkah pencegahan yang konkret untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Hasil dari pemetaan risiko ini akan menjadi landasan utama bagi Unit Pengadaan untuk memperbarui Standard Operating Procedures (SOP) dan menyusun rencana aksi mitigasi yang terukur. Langkah ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di IPB University.